PRABUMULIH, – Suasana audiensi antara perwakilan warga Kelurahan Prabumulih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih berlangsung hangat dan penuh keterbukaan. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator warga Duspra, Suharta Ucim, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf di hadapan para anggota dewan. Senin, (03/11/25)
Ucim mengakui bahwa selama ini terjadi miskomunikasi serta kesalahpahaman dalam menafsirkan peran DPRD dalam proses pembangunan di Kota Prabumulih.
“Saya pribadi dan mewakili warga meminta maaf atas kekhilafan kami. Selama ini terjadi miskomunikasi. Ke depan, kami ingin bersinergi dan bersama-sama membangun Kota Prabumulih,” ujar Ucim.
Ia menegaskan, warga sebelumnya keliru menafsirkan peran DPRD yang sejatinya menjalankan fungsi pengawasan sesuai regulasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si, menyambut baik serta mengapresiasi sikap terbuka dan permintaan maaf tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal, DPRD tidak pernah menolak atau menghambat proyek pelebaran Jalan Jenderal Sudirman, yang merupakan aspirasi lama masyarakat Kelurahan Prabumulih.
“Dari awal kami mendukung penuh. Tapi semua harus sesuai prosedur. Tugas DPRD adalah memastikan proses pembangunan tertib hukum,” tegas Deni Victoria.
Ia menambahkan bahwa fungsi utama DPRD adalah memastikan setiap pembangunan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedural, khususnya dalam hal pembebasan lahan dan ganti rugi.
Lebih lanjut, Deni menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal serta memperjuangkan aspirasi warga terkait nilai ganti rugi lahan. Saat ini, masyarakat masih menunggu hasil penilaian resmi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Sekarang tinggal menunggu hasil KJPP agar nilainya sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Audiensi tersebut menjadi titik balik penting dalam hubungan antara DPRD dan masyarakat. Suasana yang sebelumnya diwarnai saling tuding kini berubah menjadi saling memahami dan berkomitmen untuk bersinergi.
DPRD bertekad untuk terus mengawal regulasi dan proses penilaian ganti rugi agar berjalan transparan, sementara warga berjanji memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek pelebaran jalan.
Kesepahaman ini menjadi babak baru sinergi positif antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kota Prabumulih yang lebih maju, tertata, dan berkeadilan. (*)
